Rabu 27 Jul 2016 15:07 WIB

Alasan Jokowi Singkirkan Sejumlah Menterinya Versi Pengamat

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Karta Raharja Ucu
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan konferensi pers terkait perombakan Kabinet Kerja ke-2 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7). (Republika/Wihdan Hidayat)
Foto: Republika/ Wihdan Hidayat
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan konferensi pers terkait perombakan Kabinet Kerja ke-2 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7). (Republika/Wihdan Hidayat)

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Panji Anugrah mengatakan, melihat nama-nama menteri baru yang menggantikan menteri sebelumnya, secara umum belum bisa dilihat kinerjanya.

"Pergantian para menteri sepertinya tidak akan memberikan dampak yang cukup signifikan. Menhub Jonan selama ini cukup berprestasi namun dalam proyek pemerintah Jokowi, dia tak suportif selain itu dalam kasus tragedi Brexit saat mudik kemarin, Jonan tak minta maaf kepada publik, mungkin ini penyebab dia diganti," katanya, Rabu (27/7).

Sedangkan Mendikbud Anies Baswedan kinerjanya tak terlalu hebat. Apalagi dia juga tidak didukung parpol maupun ormas besar. Maka, kata dia, Anies mudah jadi korban.

"Anies tak mewakili representasi politik. Makanya dia sangat mudah untuk digeser, saya yakin kinerja bukan satu-satunya tolak ukur untuk mempertahankan atau menggeser menteri," kata Panji.

Namun hal yang paling utama dari penggeseran menteri atau reshuffle adalah power sharing. "Saya yakin power sharing masih menjadi hal utama terjadinya reshuffle."

Sedangkan Menteri Desa Marwan Jafar, terang Panji, disebut memiliki masalah. Apalagi anggaran dana desa cukup besar. Karena itu Marwan diganti dengan kader PKB lainnya.

Ia berpendapat, pergantian mendes dari PKB lantaran Jokowi tak ingin merusak power sharing yang sudah ada. "Reshuffle ini titik tolaknya politik, power sharing. Jokowi mengganti Marwan dengan orang yang berasal dari PKB sebab ia tak mungkin mengguncang power sharing yang sudah ada," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement