REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sri Mulyani Indrawati kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan, setelah sebelumnya mengemban tugas tersebut pada periode 2005-2010, menggantikan Bambang Brodjonegoro. Wanita kelahiran Bandar Lampung 26 Agustus 1962 ini mulai berkarier di pemerintahan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid I.
Sri menempati posisi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar pada 2005, dan merangkap sebagai pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Boediono menjadi Gubernur Bank Indonesia pada 2008. Ia kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, namun hanya beberapa bulan menjabat, karena mengundurkan diri pada Mei 2010 untuk mengisi posisi sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Mantan pengamat ekonomi ini menjadi pelopor reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan pernah mengawal pelaksanaan sunset policy pada 2008, sehingga penerimaan pajak tercapai. Sebelumnya, lulusan Master of Science of Policy Economics dan PhD of Economics dari University of lllinois Urbana Champaign, Amerika Serikat ini pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-UI).
Mantan direktur eksekutif IMF ini pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia dari Majalah Emerging Markets pada 2006, dan terpilih sebagai wanita berpengaruh ke-23 dunia versi Majalah Forbes pada 2008. Namun, Sri pernah tersangkut kasus penyelamatan Bank Century dan kebijakannya dipertanyakan karena "bail out" tersebut menimbulkan masalah serta dianggap merugikan keuangan negara.
"Saya akan melakukan segala upaya untuk mendorong agenda pembangunan Indonesia, dengan tujuan penyediaan layanan yang lebih baik bagi warga miskin dan memastikan masyarakat bisa memperoleh manfaat dari ekonomi yang berkembang," kata Sri dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (27/7).
(Baca Juga: Sri Mulyani Siap Lanjutkan Program Pembangunan Pemerintah)
Ikuti Whatsapp Channel Republika