REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerhati Papua, Universitas Paramadina, Budi Hernawan mengatakan, salah satu kesalahan pemerintah yang menyebabkan gejolak di Papua masih terus berlangsung dikarenakan pemerintah selama ini tidak membuka ruang dialog kepada Papua.

Pemerintah memang melakukan pembangunan dan tak sedikit kucuran dana bernilai trilyunan yang mengalir ke Papua. Tetapi uang dan pembangunan itu tak sesuai dengan keinginan rakyat Papua.

“Karena intinya adalah, rakyat Papua ingin didengar. Bukan dikucuri pembangunan. Ibarat orang mintanya kue tapi dikasihnya ayam. Kan enggak sesuai. Mereka cuman ingin didengar dan diajak berdialog,” ujar Budi saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (27/7).

Budi mengatakan, sikap pemerintah memang kerap kali main sebelah mata melihat Papua. Ia mengatakan, rakyat Papua tak butuh banyak perubahan ketika perubahan tersebut malah tak sesuai dengan kultur dan budaya yang ada di Papua.

Ia menegaskan, untuk bisa mendapatakan kedamaian dan aksi merdeka yang tak lagi menggaung, salah satu langkah yang harus dipakai pemerintah adalah dengan melakukan keterbukaan dialog dan keinginan untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan rakyat Papua.

“Inisiatif pemerintah, saya kira Jokowi perlu menunjuk utusan khusus untuk berunding untuk penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh,” ujar Budi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika