REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Hasil survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukan masih adanya sebagian masyarakat Indonesia bersikap toleran terhadap korupsi.
Disebutkan ada 30 persen masyarakat responden tersebut masih menganggap wajar pemberian barang, uang maupun hadiah guna kelancaran mengurus sesuatu hal.
Hal ini pun tentu menjadi ironi, jika dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi yang sedang digencarkan di Indonesia.
"Saya kira budaya masyarakat di kita yang suka memberikan sesuatu itu sebagai hal yang wajar, menjadi tantangan ke depan dalam upaya pemberantasan korupsi," ujar Peneliti CSIS Vidya Andhika Perkasa dalam rilis hasil Survei CSIS bertemu 'Persepsi dan Pengalaman Masyarakat terhadap Fenomena Korupsi di Indonesia' di Auditorium CSIS, Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (26/7).
Menurutnya, meski jumlahnya lebih kecil dibandingkan masyarakat yang menilai perilaku korupsi adalah tidak wajar yakni sebesar 70 persen, namun hal ini perlu diantisipasi. Mengingat pola-pola permisif dari masyarakat tersebut bisa mengganggu upaya pemberantasan korupsi.
Adapun dari hasil survei yang dilakukan pada rentang 17-29 April 2016 tersebut masyarakat yang tinggal di pedesaan cenderung lebih toleran terhadap perilaku korupsi dibandingkan masyarakat perkotaan.
"Selain budaya di masyarakat, ini juga karena faktor pendidikan di pedesaan yang cenderung lebih rendah," ujar Vidya.
Baca juga, PDIP akan Pecat Kepala Daerah Tersangkut Korupsi.
Ia mengatakan, faktor pendidikan dianggap berpengaruh terhadap sikap toleransi kepada perilaku korupsi. Terbanyak 38,2 persen responden yang tidak bersekolah disusul lulusan SD dan SMP yakni 37,1 persen dan 32,3 persen.
Namun ternyata, dari tingkat pendidikan tidak berlaku bagi mereka yang berpendidikan S3. Tingkat kewajaran yang mereka nilai dari perilaku korupsi sebanyak 33,3 persen."Nah ini ternyata khusus di pendidikan S3 ini, responden yang menilai korupsi wajar juga cukup besar," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika