REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Center for People Studies and Advocation (Cepsa) menyatakan perombakan kabinet, bila jadi dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo, maka selayaknya jangan dilakukan untuk kepentingan partai politik.

"Sudah semestinya Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja para menteri agar sejalan dengan kebijakan dan target yang diinginkannya. Namun, perombakan kabinet jangan dilakukan hanya untuk mengakomodir kepentingan partai," kata Direktur Eksekutif Cepsa, Sahat Martin Philip Sinurat, dalam rilis, di Jakarta, Senin (25/7).

Menurut dia, sebenarnya tidak jadi soal jika sosok yang bakal diganti berasal dari parpol atau nonparpol, tapi seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan rakyat.

Sebelumnya, pengamat komunikasi politik PolComm Institute, Heri Budianto, mengatakan kinerja kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan tetap solid jika perombakan kabinet dilakukan terhadap menteri dari non-partai politik.

"Jika Partai Golkar dan PAN mendapatkan jatah menteri, maka kursi menteri non-parpol yang seharusnya digeser, sehingga kinerja pemerintahan akan tetap solid," kata Heri Budianto.

Hanya saja, kata Heri, apabila Golkar mengincar jatah menteri maka benturannya akan keras karena Golkar tidak mendukung Jokowi saat Pilpres dan datang belakangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika