REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD DKI Jakarta menemukan penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP), di mana para pemegangnya telah menukar bantuan dana pendidikan Pemerintah Provinsi DKI dengan uang tunai.

"Terdapat hal yang sangat krusial menurut kami adalah permasalahan KJP, ditemukan di pasar-pasar adanya toko yang memasang plang 'menerima pembelian dengan KJP' akan tetapi yang terjadi adalah KJP ditukar dengan uang dengan selisih 3-10 persen," kata anggota DPRD DKI Komisi D, Taufiqurrahman saat membacakan 'Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Kedua Anggota DPRD Tahun Anggaran 2016', Jumat (22/7).

Penemuan penyalahgunaan KJP tersebut terdapat di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Hal ini sangat disayangkan, karena anggaran KJP mencapai Rp 2,3 triliun.

"Ini terjadi di Pasar Cengkareng, Pasar Palmerah, mall cityloft, dan bukan tidak mungkin terjadi juga di seluruh wilayah di Jakarta, dan ini sangat memprihatinkan, mengingat anggaran KJP mencapai Rp 2,3 triliun dalam APBD 2016," kata anggota DPRD dari Fraksi Demokrat tersebut.

DPRD DKI berharap untuk kedepannya Pemprov DKI dapat mengembalikan bantuan langsung ke sekolah-sekolah dengan pengawasan yang ketat dari suku dinas (sudin) pendidikan. "Kami berharap, masalah ini kedepan diperbaiki dalam pelaksanaannya, misalnya kembalikan bantuan langsung ke sekolah-sekolah dengan pengawasan Sudin pendidikan," ujarnya.

Jika tetap menggunakan KJP, lanjut dia, Pempriv DKI harus mengaktifkan kembali koperasi sekolah dan menyediakan mesin Electronic Data Capture (EDC) di setiap sekolah, agar segala kebutuhan siswa dapat dibeli langsung di koperasi sekolah.

"Jika menggunakan fisik KJP, maka sediakan mesin EDC disetiap sekolah, hal ini bisa dikerjasamakan dengan Bank DKI untuk pengadaan mesin EDC-nya," ucap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika