REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu perombakan (reshuffle) kabinet kerja Pemerintahan Jokowi tengah menjadi polemik. Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan pun mengimbau agar semua pihak menerima apapun keputusan Presiden Joko Widodo.

Arteria mengatakan mengganti atau mempertahankan menteri kabinet kerja merupakan hak prerogatif presiden.Terkait desakan penggantian Jaksa Agung HM Prasetyo, kata Arteria, butuh pemikiran politik yang matang.

"Saat ini kita butuh kematangan berpolitik dan diharapkan semua pihak menghormati hak preogratif presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi sesuai Undang-Undang," katanya di Jakarta, Selasa (19/7).

Menurutnya, masyarakat harus berbesar hati dan menyakini bahwa keputusan presiden untuk  mereshuffle seseorang memiliki dasar yang kuat.

"Seperti mulai dari basis kinerja, aspek ketaatan, kedisiplinan, keharmonisan hingga target capaian. Penilaian pun dilakukan dari segala penjuru," ujarnya.

Arteria menjelaskan, reshuffle yang akan dilakukan presiden dalam waktu dekat sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks saat ini. Reshuffle, kata dia, dapat menjadi bagian dari instrumen penyelesaian masalah kebangsaan.

"Reshuffle diharapkan mampu membumikan nawacita dan program prioritas nasional sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat," katanya.

Arteria menambahkan, bila presiden mengganti Jaksa Agung HM Prasetyo dalam reshuffle nanti, bukan karena dorongan dan penilaian dari segelintir lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, ia menilai hal itu semata-mata atas pertimbangan matang karena posisi Jaksa Agung yang sangat strategis.

"Saya sangat hormati sikap presiden dalam konteks reshuffle dan pastinya melalui pertimbangan yang matang," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika