REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menelusuri pembelian lahan rusun Cengkareng Barat.
Anggota Komisi A DPRD DKI, Syarif menuturkan, nanti akan dibentuk panitia khusus (pansus) untuk menelusuri 50 temuan LHP BPK tahun anggaran 2015. Salah satu yang akan ditelusuri adalah pembelian lahan rusun Cengkareng Barat.
BPK sendiri sudah menyatakan akan melakukan audit investigasi khusus membahas lahan rusun Cengkareng Barat. "Itu paralel sama BPK kan mau audit investigasi khusus Cengkareng saja, tapi kalau kita enggak cuma Cengkareng," katanya, Ahad (17/7).
Nantinya, pansus wajib memberikan rekomendasi pada Pemprov usai bekerja selama 60 hari. Politikus Partai Gerindra tersebut yakin mampu memberi masukan untuk tata kelola pemerintahan yang baik bagi Pemprov DKI.
"Ketentuannya 60 hari bikin rekomendasi disampaikan ke pemprov untuk perbaikan. Kita gabung bareng BPK," ujarnya.
Selain itu, guna menelusuri temuan BPK tersebut, ia menjanjikan akan memanggil berbagai pihak terkait. "Kita panggil pihak-pihak terkait kayak BPKAD, Dinas Perumahan, BPN khusus Cengkareng. Tapi yang lain tetap didalami," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
