REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK memanggil Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan mantan ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi.
"Pemeriksaan sekwan (sekretaris dewan) itu lebih kepada profil, jadi statusnya MSN (Mohamad Sanusi) kemudian nanti akan ditanyakan mengenai gaji atau penghasilan MSN dalam kapasitas sebagai anggota dewan," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu (13/7).
Selain Yuliadi, dalam kasus ini KPK juga memeriksa advokat Adi Kurnia, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan, pihak swasta Tasdikiah, Kepala Sub Dinas Tata Air Jakarta Barat Roedito Setiawan dan supir Sanusi Gerry Prasetya. "Untuk dua orang dari dinas tata air itu akan dikonfirmasi terkait pengadaan-pengadaan yang berlangsung di sana, sedangkan yang lain lebih kepada aset-aset untuk menelusuri lebih kepada kepemilikan aset dan asal muasalnya, termasuk bagaimana perolehannya," ujar Priharsa memaparkan.
Sementara pihak swasta menurut Priharsa masih terkait dengan aset properti yang dimiliki Sanusi. KPK menetapkan anggota DPRD DKI Jakarta 2014-2019 Mohamad Sanusi sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang sejak 30 Juni 2016 berdasarkan pasal 3 atau pasal 4 UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.
Sanusi sebelumnya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Direktur Utama PT Agung Podomoro Land terkait dengan pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
KPK sudah memeriksa 16 saksi terkait TPPU Sanusi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika