REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, atas nama pemerintah, dirinya meminta maaf terkait layanan mudik pada 2016 ini, terutama terjadinya musibah kemacetan panjang di Brebes,Jawa Tengah yang merenggut korban jiwa.
"Terjadinya musibah sebagian warga masyarakat pada saat kemacetan di Pantura daerah Kabupaten Brebes, Saya Mendagri atas nama pemerintah juga menyampaikan permohonan maaf," katanya seperti diinformasikan oleh Puspen Kemendagri yang diunggah dalam laman kementerian tersebut di Jakarta, Sabtu (9/7).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Brebes telah mengumumkan 17 orang yang meninggal dunia saat mudik Lebaran 2016 mulai dari 29 Juni - 5 Juli 2016. Penyebab meninggalnya dalam musibah mudik tersebut beragam, diantaranya selain karena kecelakaan lalu lintas, juga karena terlalu banyak menghirup apnoe causa CO2 toksic dari pendingin udara kendaraan akibat kemacetan yang panjang dan kelelahan.
Mendagri mengatakan, selama ini pemerintah telah berupaya maksimal untuk memberikan pelayanan ke masyarakat saat mudik, mulai dari mempercepat proses pembayaran jalan tol hingga perbaikan jalan. Untuk itu, menurut Tjahjo, kejadian tersebut akan menjadi evaluasi pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri. "Adanya musibah, kekurangnyamanan dalam perjalanan menjadi evaluasi kami, pemerintah khususnya Kemendagri. Sekali lagi sebagai Mendagri saya mohon maaf," kata Tjahjo.
Tjahjo menjelaskan, Kemendagri sebelumnya juga telah mengirimkan radiogram ke sejumlah kepala daerah wilayah Pantura, yang daerahnya menjadi perlintasan arus mudik dan balik Lebaran. Para kepala daerah tersebut antara lain Bupati Pemalang, Bupati Tegal, Wali Kota Tegal, Bupati Brebes, Bupati Cirebon, dan khususnya adalah di Kabupaten Brebes.
Dalam radiogram tersebut, Mendagri meminta perbantuan siaga 24 jam untuk Satpol PP, aparat kecamatan, aparat desa dan dinas terkait di sepanjang Jalan Pantura dan puskesmas. Mereka harus siap membantu kelancaran masyarakat arus balik ke arah Barat dan Timur melalui tol dan Pantura. Mendagri menekankan kepala daerah segera berkoordinasi untuk melakukan kesiapan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika