REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus kriminalisasi terhadap guru kembali terulang dalam dunia pendidikan Indonesia. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai, banyaknya kasus guru dikriminalisaikan oleh orangtua menunjukkan hubungan antara sekolah dengan orangtua tidak harmonis.
"Kita semua sepakat bahwa kekerasan dalam pendidikan dalam bentuk dan tujuan apapun memang tidak diperkenankan lagi sejak adanya UU Perlindungan Anak dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI, Retno Listyarti kepada Republika.co.id, Ahad (3/7). Namun melaporkan guru ke polisi tetap saja dianggap tindakan yang sangat berlebihan dan tak patut dilakukan orangtua siswa.
Menurut Retno, jalur hukum seharusnya menjadi langkah terakhir setelah semua dialog dan mediasi menemui jalan buntu.
"Mengapa kita tidak mengedepankan dialog di 'Meja Coklat' ketimbang berseteru di 'Meja Hijau'?” tegas Retno.
Guru yang terbukti melakukan kesalahan dapat dibina dan dihukum secara kepegawaian oleh atasan-atasannya. Dalam hal ini termasuk organisasi profesi yang menaunginya sesuai peraturan perundangan yang berlaku di negeri ini.
Agar tidak terjadi kembali, Retno menilai, guru dan orangtua sudah seharusnya memahami UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Semua UU itu harus disosialisasikan dan didesiminasi oleh dinas-dinas pendidikan dan kementerian dan lembaga terkait.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen-PPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga perlu melakukannya.
“Sedangkan sekolah harus membangun hubungan baik dengan orangtua terkait perkembangan anak-anaknya, misalnya bisa melalui kelas-kelas parenting, “ terangnya.
Sebelumnya, Guru Sambudi (45) menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Sambudi disidang karena salah satu orangtua murid tak terima anaknya dicubit hingga memar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika