Sabtu 02 Jul 2016 18:39 WIB

Tuntut Ganti Rugi, Warga Coba Blokade Tol Cipali

Rep: Lilis Sri Handayani/ Red: Bayu Hermawan
Kendaraan pemudik mengular menuju pintu keluar Tol Cipali, Jawa Barat, Sabtu (2/7).  (Republika/Wihdan Hidayat)
Kendaraan pemudik mengular menuju pintu keluar Tol Cipali, Jawa Barat, Sabtu (2/7). (Republika/Wihdan Hidayat)

REPUBLIKA.CO.ID, MAJALENGKA -- Puluhan warga Desa Surawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokade jalan tol Cipali, Sabtu (2/7) sekitar pukul 10.30 WIB. Polisi terpaksa membubarkan aksi mereka karena mengganggu arus mudik yang sedang mengalami kepadatan.

Dalam aksi itu, mereka menuntut ganti rugi lahan yang digunakan untuk jalan tol Cipali. Pengunjuk rasa menegaskan lahan itu masih milik mereka karena belum dibayar ganti ruginya.

Warga datang ke sekitar rest area di KM 166 Kabupaten Majalengka. Mereka datang dengan membawa berbagai spanduk yang intinya berisi tuntutan agar lahan mereka segera dibayar. Sejumlah warga bahkan membawa cangkul dan parang untuk memasang spanduk yang mereka bawa.

''Kami menuntut ganti rugi lahan milik kami,'' ujar seorang warga yang turut dalam aksi, Wati.

Wati menjelaskan, di desa mereka ada sekitar 14 hektare milik 67 warga yang belum dibayar oleh pengelola jalan tol. Warga menuntut lahan mereka diberi ganti rugi sebesar Rp 1 juta per meter persegi.

 

Namun, pengelola jalan tol hanya bersedia memberi ganti rugi senilai Rp 18 ribu - Rp 31 ribu per meter persegi. Akibatnya, warga menolak ganti rugi tersebut.

Polisi pun langsung berusaha menghalau aksi warga. Akibatnya, sempat terjadi kericuhan antara warga dan polisi. Warga bersikukuh untuk tetap melanjutkan aksi mereka.

Polisi pun terpaksa memukul mundur warga karena aksi blokade itu dianggap membahayakan keselamatan massa dan menganggu kelancaran arus kendaraan pemudik yang sedang padat.

Kabag Ops Polres Majalengka, Kompol Johnson Madui meminta kesadaran warga untuk tidak menghalangi arus kendaraan. Pihaknya pun berjanji akan menjembatani persoalan warga tersebut.

''Demi kelancaran, kami minta warga untuk bubar,'' kata Johnson.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement