REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pencatatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Heru Budi Hartono menyebut pencatatan aset di Dinas Pendidikan terbilang rumit. Alasannya banyak aset yang langsung didistribusikan ke siswa sebelum sempat dicatat.
Apalagi menurut Heru, Disdik yang dipimpin Sopan Adrianto itu kerap menerima bantuan pemerintah pusat. "Contoh, yang paling rumit di Dinas Pendidikan. Dinas penddiikan bukan hanya beli dari APBD tapi sering dapat hibah dari pemerintah pusat. Kadang-kadang barangnya sampe di sekolah, besoknya langsung dibagi ke kelas-kelas padahal belum ada administrasi," katanya di Jakarta, Kamis (30/6).
Guna mengatasi masalah tersebut, ia ingin menginisiasi sistem baru agar pencatatan aset lebih optimal. Sebab tak hanya BPKAD, ia berkata, Disdik pun bingung dengan banyaknya aset.
"Kita udah bikin sistem sekarang barang masuk, catet. Dulu kan barang-barang seperti itu banyak. Sekarang mau rekonsiliasi aset mereka bingung," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
