Kamis 30 Jun 2016 17:07 WIB

Mantan Kepala Intelijen: Operasi Militer tak Selesaikan Masalah

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Bilal Ramadhan
Pemerintah Indonesia diwakili TNI menjemput 4 (empat) WNI Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Tunda TB Henry yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf dari Pemerintah Filipina.(foto : Dok. Puspen TNI)
Foto: dok. Puspen TNI
Pemerintah Indonesia diwakili TNI menjemput 4 (empat) WNI Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Tunda TB Henry yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf dari Pemerintah Filipina.(foto : Dok. Puspen TNI)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Kepala Badan Intelejen Strategis (Kabais), Laksamana Muda (Purn) Soleman B Pontoh mengatakan operasi militer belum tentu menyelesaikan permasalahan. Sebab, ia menilai operasi militer pasti menyebabkan korban.

(Baca: WNI Disandera Lagi, Panglima Sebut Patroli Bersama Belum Jalan)

Pontoh menilai, urusan kali ini merupakan urusan Abu Sayyaf dengan Perusahaan. Negara menjadi tumbal dari permasalahan ini. Sebab, sebelumnya, pemerintah sudah memperingatkan perusahaan untuk tidak melintasi perairan yang berbahaya. Namun, kejadian ketiga ini karena perusahaan tidak mematuhi himbauan dari negara.

"Ini kan urusannya perusahaan dengan perompak. Negara sudah kasih tahu, jangan lewat situ kalau enggak siap. Kalau nekat lewat ya tanggung jawab sendiri," ujar Pontoh saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (30/6).

Pontoh mengatakan salah satu penyelesaian yang paling pas saat ini adalah pihak perusahaan memberikan uang saja. Namun, ke depannya harus ada kesepakatan antara Indonesia dengan Filipina untuk bisa melakukan kerjasama pengamanan.

Pihak perusahaan dan siapapun yang akan melakukan perjalanan melintasi perairan tersebut harus mematuhi peraturan dan petunjuk dari TNI. Ke depannya, pihak pemerintah juga harus memastikan komunikasi dengan Filipina, agar Filipina juga bisa melakukan pengamanan.

"Kalaupun kasus yang seperti ini sebenarnya menjadi tanggung jawab Filipina untuk bisa menghapuskan keberadaan Abu Sayyaf di negaranya, karena itu tanggung jawab mereka," ujar Pontoh.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement