REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Golkar, Robert Kardinal menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang mempunyai otoritas dalam melakukan proses penanganan terkait desakan agar Ade Komarudin (Akom) dicopot sebagai ketua DPR RI.
Desakan pencopotan Akom dilayangkan KNPI dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Penyebabnya karena Akom dipandang memberikan dukungan kepada KNPI di bawah pimpinan Rifai Darus yang dinilai ilegal.
"Kita belum tahu apa yang akan terjadi, biarkan diproses terlebih dahulu, tentu teman-teman di bidang organisasi dan kepartaian punya mekanisme penyelesaiannya," kata Robert dalam keterangan tertulis, Rabu (29/6).
"Mungkin," kata dia melanjutkan, "bisa juga dibahas dalam bidang politik hukum dan ham juga. Kepartaian dipimpin Pak Kahar Muzakir, sedangkan politik hukum dan ham itu dipegang Pak Yorys."
Dalam kasus ini, Robert berpandangan yang dilakukan Akom dengan menghadiri acara KNPI pimpinan Rifai Darus menunjukan adanya pertentangan dengan keputusan DPP yang mendukung KNPI di bawah pimpinan Fahd El Fouze. "Nah, persoalan ini yang perlu dipastikan apakah hanya sekedar persoalan etika atau apa? Dimana dalam dua organisai sedang bertikai, Ketum di sini (KNPI Fahd,red) kok pak Ade justru di sini (KNPI Rifai) tentu itu yang saya lihat secara pribadi," kata anggota komisi IV DPR RI itu.
"Tinggal diputuskan saja apakah itu pelanggaran etik atau pelanggaran serius yang dilakukan Pak Akom. Kalau saya sebagai kader melihat itu, ketika ketum ada di satu acara ini namun ada kader lain di cara yang satu, seakan-akan menentang," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
