REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kursi Ketua DPR Ade Komarudin digoyang kader muda Partai Golkar. Akom diminta mundur lantaran pernyataannya dalam dorum KNPI versi Muhammad Rifai Darus tidak sejalan dengan kebijakan partai.
Permintan itu disampaikan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fahd El Fouz A Rafiq terus mendesak Ade Komarudin (Akom) mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Rekomendasi dan pandangan tersebut disampaikan kepada Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.
Namun, Idrus dan Ketua Umum Setya Novanto mengaku belum membicarakan persoalan tersebut secara mendalam. “Ini partai demokratis, kalau ada pandangan ada isu ya serahkan ke kita. Tapi sampai hari ini Setya Novanto dan saya belum bahas itu,” ujar Idrus, Selasa (28/6).
Menurut Idrus, pencopotan Akom karena pernyataannya itu akan sesuai mekanisme Partai Golkar. Namun, bukan berarti tak terpilihnya Akom di musnalub kemarin akan membuat perpecahan kembali.
“Kesemuanya berproses dan ada mekanisme. Akom juga adalah kader Partai Golkar jadi jangan karena tidak terpilih seperti itu. Munas kemarin adalah rekonsiliasi. Masa sih kalau ada pandangan begitu langsung. Toh, nanti ada fakta yang ada,” kata dia menjelaskan.
Permintaan Fahd tersebut dipicu pernyataan Akom dalam forum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) versi Muhammad Rifai Darus beberapa waktu lalu. Akom dianggap 'offside' terkait pernyataannya yang dianggap memdeskreditkan KNPI versi Fahd yang notabenenya pengurus Golkar sekaligus ketua AMPG.
Ketua Umum Soksi Ali Wongso menyatakan Akom mutlak hukumnya sejalan dengan kebijakan dan posisi Golkar. “Seorang Ketua DPR atau posisi apapun di DPR yang berasal dari Fraksi Partai Golkar mutlak hukumnya sejalan dengan kebijakan dan posisi politik Partai Golkar," kata Ali dalam keterangannya.
Sebagai Ketua DPR, kata dia, Akom tak lepas dari keberadaannya selaku kader Golkar dan wajib. "Atau harus mampu mengekpresikan dirinya sebagai politisi Golkar yang konsisten pada koridor garis partainya,” ujar dia.
Menurut Ali Wongso, sikap dan perilaku Akom sebagai Ketua DPR di KNPI tersebut adalah fatal, jika sampai pernyataannya bertentangan dengan Ketum dan kebijakan Partai Golkar. “Jika Akom secara sadar melakukan itu dan merasa dirinya benar maka berarti Akom ‘menantang’ dengan bertentangan pada garis partai. Maka secara tak langsung sama artinya dengan Akom meminta ‘mundur’ jika dia berjiwa besar,” ucap Ali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
