REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku mengetahui soal penyelewengan dana pembelian lahan rusun Cengkareng dari laporan pejabat. Lewat laporan itu, ia menduga ada permainan pihak kelurahan dan dinas untuk membeli lahan yang sebetulnya sudah menjadi milik Pemprov DKI.
Basuki alias Ahok mengatakan, pejabat yang melaporkan tersebut menyebut adanya pihak yang ingin bagi-bagi uang. Lalu, pejabat itu menolaknya. Kecurigaannya terus meningkat hingga akhirnya dikeluarkan surat mengenai adanya penipuan dalam pembelian lahan itu.
"Ada yang lapor. Nah, saya makin curiga. Terus diteliti. Diteliti sih memang enggak ketahuan, ya. Enggak ketahuan kita memang. Tanya sama dinas. Baru Dinas keluarin surat, ada penipuan. Jadi suratnya itu, jadi memang dia tanya, dari lurah. Ini bener enggak tanahnya dinas? Dinas jawab dong, bener tanah kita. Lalu diubah kalimatnya, itu bukan tanah kita, sewa, lalu keluarin. Ini sudah belasan tahun ini punya kejadian," katanya, di Balai Kota DKI, Selasa (28/6).
Ahok menduga pengubahan status lahan menjadi sewa dilakukan oleh pihak kelurahan. Ia berjanji, penyelewengan ini akan dilanjutkan dengan penyelidikan kepolisian. "Ini kayak mafia saja. Makanya kita mesti selidikin, mesti bawa ke polisi. Kita udah koordinasi dengan Bareskrim," ujarnya.
Pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015. Lahan untuk rumah susun itu dibeli dengan harga Rp 600 miliar.
Mulanya, Ahok menaruh curiga dengan mahalnya jasa notaris dalam transaksi itu. Pasalnya, jasa notaris dalam transaksi pembelian lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat mencapai Rp 4 miliar-Rp 5 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
