REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Tengah, Joko Widyarto menyarankan pengelola berbagai fasilitas kesehatan seperti obat, vaksin, maupun alat habis pakai agar menggunakan sistem e-katalog.
"Jika melakukan pengadaan perbekalan kesehatan tanpa melalui sistem yang legal seperti e-katalog' maka perlu diragukan," katanya., Ahad (26/6).
Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo menjelaskan rantai produksi hingga pendistribusian perbekalan kesehatan, baik itu obat, vaksin, maupun alat habis pakai, cukup panjang serta melalui pengawasan yang ketat.
"Peredaran vaksin palsu tersebut dipastikan tidak melalui prosedur yang benar sehingga untuk mengantisipasinya kami mengimbau semua fasilitas kesehatan agar melakukan pengadaan perbekalan kesehatan melalui jalur-jalur yang legal," ujarnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta aparat penegak hukum agar menjatuhi hukuman berat kepada pelaku pemalsuan vaksin. Menurut Ganjar, tindakan para pemalsu vaksin tersebut tidak bisa ditoleransi apapun alasannya.
"Pembuat vaksin palsu harus dipidana seberat-beratnya, itu memang sungguh-sungguh kriminal," katanya.
Seperti diwartakan, praktik pemalsuan vaksin yang dijual ke sejumlah rumah sakit dibongkar polisi saat menggerebek pabrik di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (21/6).
Pabrik pembuatan vaksin palsu ini membuat vaksin campak, polio, hepatitis B, tetanus, dan BCG.
Ikuti Whatsapp Channel Republika