REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menginstruksikan PT PLN (Persero) lebih fokus membangun kabel transmisi dan gardu induk ketimbang pembangkit listrik.
"Indonesia harus memberi porsi lebih besar kepada IPP (Independent Power Producer atau pengembang swasta) untuk lebih berperan dalam membangun pembangkit listrik. Modal yang dimiliki PLN difokuskan pada pembangunan transmisi dan gardu-gardu induk," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko ketika menjelaskan instruksi Presiden itu dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan penyelesaian program pembangunan infrastruktur kelistrikan 35.000 MW dan penerapan subsidi listrik di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.
Hadir dalam rapat terbatas itu, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani, Dirut PLN Sofyan Basir, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.
Tidak tampak dalam rapat tersebut, Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang salah satunya mengoordinasikan sektor ESDM.
Menurut Sujatmiko, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada para menteri terkait agar prioritas dari pembangunan proyek listrik 35.000 MW dapat diarahkan kepada daerah-daerah yang masih mengalami kekurangan pasokan listrik.
Presiden, katanya, juga meminta agar semua pihak semaksimal mungkin mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal dan nasional serta pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dalam pelaksanaan program 35.000 MW.
"Memberikan peluang kepada pemain lokal dan nasional sebesar besarnya, dengan cara memperbesar porsi IPP dan proyek-proyek listrik berbasis EBT, serta tidak menetapkan syarat yang menyulitkan bagi investor lokal," ujarnya.
Ia mengatakan tentang penegasan Presiden terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang sudah benar dan harus dilaksanakan semua pihak, termasuk PLN.
"Presiden menyatakan belajar dari pengalaman selama ini, PLN perlu mengkaji kembali apakah membangun sendiri 10.000 MW pembangkit itu adalah target yang realistis," ujarnya.
Oleh karena itu, katanya, PLN diminta Presdien fokus mempercepat pembangunan transmisi sepanjang 46.000 km.
Ia mengatakan Presiden juga menginstrusikan agar memperbanyak proyek mikro hidro, mini hidro, dan hidro lainnya karena memberi kesempatan lapangan kerja bagi lokal, teknologinya relatif sudah dikuasai, serta memiliki efek ganda ekonomi yang tinggi pada tataran lokal.
"Membangun listrik harus dilihat sebagai cara untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi lebih luas. Oleh karena itu, harus memperhatikan aspek makro pada program ini. Tidak boleh diukur dengan kacamata mikro korporasi semata yang hanya menitikberatkan pada untung rugi aspek komersial," ujar Sujatmiko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika