REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono mengatakan, politik uang, baik dalam pemilihan kepala daerah, pemilu anggota legislatif, maupun pemilu presiden RI, tidak selalu memengaruhi pilihan pemilih.

Menurut Teguh, ada tiga hal praktik politik uang (money politics) tidak efektif. Pertama karena kandidatnya hebat, baik, dan rakyat mencintainya. "Misalnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini," katanya. Kedua, pemilih loyal pada partai politik (parpol). "Dikasih uang berapa pun tidak akan memengaruhinya karena dia (pemilih, red.) loyal pada parpolnya."

Dosen Ilmu Pemerintahan itu menegaskan, siapa pun yang diusung parpol, akan tetap dipilih. Contohnya Ganjar Pranowo pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013. Ganjar, kata dia, menang karena faktor parpol pengusung. Faktor ketiga adalah sistem hukum dan moral hukum tegas dan kuat, seperti di negara-negara maju yang sudah lama berdemokrasi.

"Semua itu adalah tantangan berat dan substantif dalam pemilihan kepala daerah serentak pada bulan Februari 2017," katnya.

Menyinggung soal pemberian biaya makan minum, transpor, dan hadiah lainnya kepada peserta kampanye, menurut dia itu tidak masuk kategori politik uang. Asalkan berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Menurut dia, batasan money politics adalah menggunakan uang untuk menarik dukungan atau suara. Hal ini bisa dilakukan sebelum, saat pelaksanaan, atau setelah pemilihan kepala daerah. "Jadi, serupiah pun dengan maksud memperoleh dukungan dan suara dalam pemilihan kepala daerah, ya, itu pasti money politics," ujarnya.

Ia menekankan, politik uang tidak akan efektif jika kandidatnya hebat, baik, dan rakyat mencintainya serta calon pemilih loyal pada parpol dan sistem hukumnya tegas dan kuat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika