REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi untuk mendahulukan kepentingan nasional dalam pengaturan pengendalian tembakau dengan tidak serta merta mengikuti tren untuk meratifikasi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC).
Saat menggelar rapat terbatas mengenai FCTC, Selasa (14/6), Jokowi memutuskan untuk lebih dulu mencari solusi yang seimbang antara perlindungan kesehatan dengan kelangsungan hidup para petani tembakau dan buruh pabrikan.
"Untuk itu, AMTI sangat berharap agar pemerintah tetap konsisten untuk tidak melakukan ratifikasi FCTC," kata Ketua Umum AMTI Budidoyo, Rabu (15/6).
Menurutnya, pemerintah telah mengambil langkah tepat dalam mengatur industri hasil tembakau nasional sesuai dengan permasalahan dan realita yang ada di Indonesia dengan menerapkan Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012.
"Negara-negara tersebut juga tidak melakukan ratifikasi/aksesi FCTC, namun menerapkan peraturan nasional di negaranya masing-masing," ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengakui bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang belum menandatangani perjanjian FCTC. Namun begitu, ia tak mau pemerintah ikut menandatangani perjanjian internasional tersebut jika hanya sekadar ikut-ikutan.
Presiden juga meminta agar kebijakan yang nanti diambil harus ikut mempertimbangkan nasib para petani dan buruh tembakau. Sebab, kata dia, industri rokok di Indonesia melibatkan banyak rakyat kecil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
