REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Surat keputusan susunan kepengurusan DPP Golkar masih menunggu akta notaris. Dengan akta tersebut, barulah Golkar bisa mengajukan pengesahannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"Insya Allah pekan ini selesai," ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham di Jakarta, Senin (13/6).
Dalam susunan kepengurusan, kemungkinan akan ada perubahan posisi, baik di departemen maupun posisi bendahara. Salah satunya Luhut Binsar Pandjaitan yang masuk sebagai Dewan Pembina yang menyatakan tidak harus duduk pada jabatan tersebut. Luhut ingin fokus membantu Presiden sebagai Menko Polhukam.
"Pak Luhut memang sudah menyampaikan bahwa sebagai kader Golkar tidak harus berada di dewan pembina. Tetapi fokus dari awal membantu Presiden Jokowi-JK dalam rangka sukses kinerja kabinet kerja sehingga tidak masuk," kata Idrus.
Senin ini Golkar melakukan rapat pleno yang digelar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Rapat tersebut mengagendakan beberapa hal.
Salah satunya adalah mengesahkan beberapa petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 dan persiapan Musyawarah Daerah (Musyda). Pleno juga mengagendakan pemaparan program aksi yang secara keseluruhan disampaikan oleh koordinator bidang.
Dari bidang kepartaian, politik hukum dan keamanan, kajian stratagis dan pengembangan sumber daya manusia, pemenangan pemilu, kesejahteraan rakyat hingga bidang perekonomian. "(Koordinator bidang) ini akan menyampaikan program-program aksi yang akan dilaksanakan, utamanya program seratus hari," kata Idrus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
