REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengikuti langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda untuk mengatasi permasalahan banjir.
"Karena secara geografis, kondisi daratan Jakarta sama dengan Belanda, yaitu sama-sama berada di bawah muka air laut. Jadi, kami ikuti Belanda saja," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (8/6).
Oleh karena itu, menurut dia, sama seperti Belanda, di Jakarta juga harus dibangun tanggul untuk mengamankan daratan. Tanggul yang dimaksud, yakni National Capital Integrated Coastal Development Masterplan (NCICD) tipe A.
"Tanggul tersebut berbeda dengan rencana pembangunan Giant Sea Wall. Jadi, ada beda antara Tanggul A dengan Giant Sea Wall. Kalau Giant Sea Wall itu proyek yang lebih besar lagi, untuk puluhan tahun mendatang," ujar Basuki.
Dia menuturkan salah satu contoh kawasan yang sudah bisa dibilang aman dari banjir rob, yaitu kawasan Waduk Pluit di Jakarta Utara. Kawasan itu dianggap aman karena sudah dipasangi tanggul.
"Sekarang, Waduk Pluit sudah aman. Kalau di kawasan itu tidak dibangun tanggul yang tinggi, maka sewaktu-waktu air laut bisa saja menggenangi Jakarta saat terjadi rob," tutur Basuki.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan kejadian serupa juga bisa terjadi di kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk membangun tanggul.
"Sebetulnya, kawasan Pasar Ikan juga terancam, karena air lautnya masuk dan tidak bisa dipompa kembali ke laut. Maka, harus dibuat tanggul disitu. Tahun ini kami mau bangun, tapi untuk tahap awal, kami harus merelokasi warga yang ada di kawasan itu terlebih dahulu," ungkap Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
