REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS) Guspiabri Sumowigeno mengatakan penahanan dua pendiri TemanAhok sesuatu yang tidak lazim. Menurutnya, intelejen Singapura melihat ada hal yang dapat mengganggu kepentingan Singapura pada dua pendiri Teman Ahok tersebut.
“Saya pikir kita semua harus setuju ini sesuatu yang tidak lazim kan, orang dateng ke sana ada, ada undangannya, walaupun oleh institusi non-pemerintah ya, ada undangannya tapi direject gitu, ditolak,” kata Guspiabri di Jakarta, Ahad (5/6).
Guspiabri mengatakan keterangan dari Kedutaan Besar Singapura yang menyatakan tidak ingin turut campur dalam peristiwa politik di Indonesia juga tidak biasa. Guspiabri mengatakan Singapura sempat membiarkannya.
Bahkan mendukung bekas perdana menteri Thailand Thaksin Shinawtra untuk melakukan serangan terhadap rezim militer yang berkuasa di Thailand. Thaksin mengecam junta militer yang mengajukan konstitusi baru Thailand dalam konferensi pers di Singapura.
“Ikut campur Singapura jelas sekali. Jika ada yang mengatakan Singapura tidak mau terlibat perisitiwa politik di Indonesia saya kira tidak tepat, Singapur punya perilaku politik yang lain lagi terhadap Thailand,” kata Guspiabri.
Baca juga: Apa Tujuan Teman Ahok ke Singapura?
Baca juga: Dua Pendiri Teman Ahok Ditangkap Imigrasi Singapura, Ini Kronologinya
Guspiabri menambahkan selama ini Komisi Pemilahan Umum (KPU) juga sudah sering melakukan sosialisasi ketika menjelang pemilu. Jumlah pekerja profesional, TKI dan TKW Indonesia juga banyak di Singapur. Ia mengatakan selama ini sosialiasi tersebut tidak pernah bermasalah.
Guspiabri mengatakan banyak partai politik Indonesia yang melakukan kampanye di Singapura pada masa kampanye. Dan kampanye partai politik tidak pernah bermasalah.
Menurutnya, perisitiwa politik di Indonesia yang melibat warga Indonesia di Singapura selama ini tidak pernah bermasalah. “Jika tidak terkait dengan kepentingan Singapur (penahanan) ini tidak akan dilakukan,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
