REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua DPR RI Ade Komarudin meminta pemerintah melalukan kajian secara mendalam soal rencana rasionalisasi atau pemangkasan PNS tahun depan. Ia mengimbau menpan RB tidak gegabah dengan mengambil keputusan tanpa melakukan kajian.
Menurut dia, kalau itu memang kebijakan yang baik dari sisi manfaat, DPR bisa saja menyetujui semua langkah dan inisiatif pemerintah. "Kita mengapresiasi terhadap kebijakan negara ini, pastinya kita harus dukung. Tapi juga kita tidak boleh melabrak begitu saja rambu-rambu hak hidup orang untuk bekerja sebagai warga negara,'' kata Ade kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (3/6).
Pemerintah, jelas Ade, harus menerapkan kebijakan ini secara hati-hati dan persuasif. Ia mencontohkan, kebijakan ini sama dengan langkah penggusuran, yang memang dianggap tidak layak dan bahkan melanggar aturan.
Pemerintah tidak bisa serta-merta menggusur, tetapi mesti melakukan pendekatan-pendekatan yang manusiawi. Sebab, dalam rasionalisasi ini ada warga negara yang mempunyai hak untuk bekerja.
''Kita juga harus memberikan solusi agar mereka mendapatkan langkah-langkah yang solutif menyangkut hal ini, supaya semuanya menjadi baik gitu,'' ujarnya.
Baca juga, Rencana Rasionalisasi Jadi Cambukan Bagi PNS Daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika