REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belum lama ini Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengomentari proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Sambil meneteskan air mata, pemeran Naga Bonar ini berbicara soal parahnya kerusakan lingkungan akibat proyek reklamasi.
Namun aksi Deddy ini menuai kritikan dari pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Muradi. Menurut dia, Deddy juga harus memperbaiki diri. Toh, proyek reklamasi masuk ke dalam ruang lingkup kewenangan DKI Jakarta. Kurang relevan jika Deddy mengurusi permasalahan yang tidak terjadi di bawah kewenangannya.
"Seolah masalah itu terjadi di Jabar. Maksud saya, Deddy harus mengukur diri, jangan memberi statement yang tidak masuk akal," ujar Muradi kepada Republika.co.id, Selasa (24/5).
Dia mengatakan problem di Jabar lebih banyak daripada DKI Jakarta. Kemungkinan besar kedua provinsi tersebut akan 'bertemu' pada upaya pengembangan wilayah. Misalnya saja dalam pengembangan wilayah Jabopuncur (Jakarta, Bogor, Puncak, Cianjur).
Sayangnya hingga kini program tersebut tidak berjalan. Muradi menyebut ada problem tata kelola di masing-masing wilayah yang belum terintegrasi. "Saran saya (Deddy) fokus di Jabar bagaimana harus dikelola. Problem di Teluk Jakarta, bukan urusannya secara langsung," kata dia.
Muradi pun tak sependapat jika pembangunan Jakarta dilakukan dengan memindahkan kemiskinan ke daerah lain. Ia malah mempertanyakan janji Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang hendak menyediakan 1 juta lapangan pekerjaan.
Menurut dia, persoalan kemiskinan hangan hanya dilihat dari satu persepsi. Ada hal-hal lain yang berkaitan dengan persoalan kemiskinan dan tetap harus diperhatikan, misalnya soal pendidikan.
Reklamasi Teluk Jakarta memang memunculkan sejumlah problem. Namun menurut Muradi, hal itu bukan menjadi urusan Pemrov Jabar secara langsung.
Seperti diberitakan sebelumnya, Deddy menyebut sebagian besar material yang digunakan untuk membangun pulau buatan di Jakarta Utara tersebut berasal dari daerah di Bogor Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika