REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Meski Bupati Purbalingga Tasdi dan Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi sudah cukup lama mengintensifkan sidak memantau disiplin pegawai, namun kenyataannya masih saja ditemukan pegawai yang tidak disiplin. Seperti saat memantau kantor desa di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari, Selasa (24/5), Bupati menemukan hampir seluruh pegawai desa berangkat kantor tidak tepat waktu.
Saat memasuki kantor desa sekitar pukul 08.00, Bupati dan rombongan hanya mendapati seorang perangkat yang sudah masuk kerja. Perangkat yang sudah berada di kantor tersebut, adalah pejabat Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) bernama Rachmat.
''Saya benar-benar prihatin ini, ngelus dada. Kurangnya apa, tunjangan kepala desa dan perangkat kan sudah naik. Tapi ini, sudah lebih jam 08.00 baru ada satu pegawai,'' katanya.
Menurut dia, setelah UU Desa ditetapkan dimana setiap desa mendapat alokasi anggaran Dana Desa dari APBN dan ADD (Alokasi Dana Desa) dari APBD, setiap desa telah mendapat anggaran yang cukup besar. Bila dirata-rata, setiap desa di Purbalingga mengelola anggaran hingga lebih dari Rp 1 miliar.
Dana tersebut, menurutnya, tidak hanya digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RAPBDes. Melainkan juga untuk memberikan penghasilan perangkat desa, baik dalam bentuk penghasilan tetap (siltap) maupun penghasilan tambahan.
Bahkan dengan alokasi anggaran mencapai 30 persen dari total anggaran yang tertuang dalam RAPBDes, setiap perangkat bisa mendapatkan siltap di atas UMK. Sedangkan pejabat Kades, bisa mendapat siltap di atas Rp 3 juta per bulan. Penghasilan ini, belum ditambah penghasilan tambahan seperti dari pengelolaan tanah bengkok.
''Dengan peningkatan penghasilan seperti ini, mestinya kinerja Kades dan perangkatnya juga menjadi baik. Kalau saat belum ada Dana Desa kinerja masih seperti ini, mungkin saya maklum. Namun ini, pengasilan sudah tinggi tapi kinerja masih seperti dulu,'' katanya.
Melihat kondisi ini, Bupati berencana akan melakukan sidak di kantor kelurahan dan kantor desa yang lain. ''Bila kondisinya masih sama, kita akan kumpulkan mereka untuk diberi pengarahan,'' jelasnya.
Selain melakukan sidak ke kantor Desa Bobotsari, Bupati yang didampingi sejumlah pejabat Pemkab juga melakukan sidang ke kantor kecamatan Bobotsari. Namun saat mengikuti apel pagi di kantor kecamatan, hampir seluruh pegawai hadir tepat waktu.
Dalam kesempatan itu, Bupati mengaku akan mempercantik wajah kota Kecamatan Bobotsari sehingga menjadi kota terbesar kedua setelah Kota Purbalingga. Sejumlah perubahan akan dilakukan, antara lain dengan mengupayakan adanya ruang terbuka hijau di sekitar lingkungan kecamatan sebagai Alun-alunnya Kecamatan Bobotsari. Selain itu, sejumlah ruas jalan juga akan diubah dengan membongkar atau menambah median jalan.
''Nanti Bobotsari akan kita bangun sehingga tidak terkesan kumuh. Pak Camat (Fathurohman) saya tugaskan untuk mencari lokasi jalan khusus untuk penempatan PKL. Terserah tempatnya mau dimana,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
