REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) segera mengusulkan satu destinasi yang siap menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) pada Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Irwan Prayitno berujar, saat ini sejumlah kabupaten/kota banyak mengusulkan destinasi pada pemerintah provinsi. Usulan tersebut, juga dinyatakan dengan kesiapan lahan.

Sehingga, ia menuturkan, pemprov sudah membentuk tim yang bertugas melihat dan mengkaji kesiapan daerah yang mengusulkan. "Semua usulan kita terima, lalu diverifikasi dulu. Benar-benar siap tidak?" kata Irwan dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Senin (16/5).

Ia menjabarkan, daerah yang mengusulkan destinasinya, seperti, Pesisir Selatan dengan Kawasan Mandeh siap dengan lahan 400 ha Bukik Ameh, Kepulauan Mentawai menyiapkan lahan di Siberut seluas 300 ha, Harau di Kabupaten Limapuluh Kota, Istano Basa Pagaruyung di Kabupaten Tanah Datar.

Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Kota Padang, Menteri Pariwisata, Arief Yahya meminta Pemprov Sumbar menentukan satu destinasi yang layak menjadi ikon. Destinasi tersebut akan menjadi prioritas untuk dikembangkan. Arief menjelaskan, pemerintah pusat akan memberikan sejumlah fasilitas untuk mendorong pengembangan wilayah tersebut. Seperti, pembangunan infrastruktur hingga pengurangan pajak.

"Siapkan lahan 400 sampai 500 hektar, kami dari pusat juga akan dorong investor masuk ke situ," kata dia beberapa waktu lalu.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota di Sumbar sepakat menjadikan provinsi tersebut sebagai destinasi wisata halal seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Aceh. Kesepakatan tersebut menyikapi arahan Menteri Arief yang meminta Sumbar menetapkan positioning sesuai karakter wisatawan yang berkunjung sebelum mengembangkan pariwisata.

Ikuti Whatsapp Channel Republika