REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong keterbukaan informasi desa sebagai salah satu badan publik. Nota kesepahaman kerja sama tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi dan Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono, di Jakarta, Senin (16/5).
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menyambut baik kerja sama tersebut. Kerja sama tersebut diharapkan mendorong keterbukaan informasi lebih luas sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat desa dan memicu daya kritis yang pada akhirnya mendorong partisipasi pembangunan. Apalagi, dana desa yang dikucurkan pada 2016 mencapai Rp 46,98 triliun, dan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
Ia mengatakan, dalam UU Desa, asas keterbukaan melekat dalam sejumlah pasal, seperti pasal 27 dan 82. Asas keterbukaan tersebut memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Ketua KIP dalam sambutannya mengatakan, penandatanganan MOU hari ini merupakan aspirasi Komisi Informasi Daerah yang merasa memerlukan payung hukum untuk ditindaklanjuti di daerah. Apalagi, ada keterkaitan yang erat antara UU Desa dan UU KIP.
"Sejak awal, desa sebagai badan publik telah menjadi perhatian KIP, sesuai dengan UU KIP di mana badan publik wajib memberikan informasi publik. Oleh karena itu, KIP lalu mengomunikasikan aspirasi tersebut dengan Kementerian Desa PDTT," katanya.
Ia menambahkan, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, terdapat 72.944 wilayah administrasi desa dan 8.309 wilayah administrasi kelurahan. Sehingga, total wilayah administrasi setingkat desa dan kelurahan adalah sebanyak 81.253. "Mengover jumlah yang sedemikian besar memerlukan kerja keras dan tidak mungkin dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Sesuai dengan kewenangan relatifnya, maka desa menjadi tanggung jawab Komisi Informasi daerah sesuai wilayah masing-masing," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika