REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan Indonesia tidak perlu melakukan reklamasi karena tanah atau daratan masih luas.
"Belakangan ini di Jakarta sangat ramai dengan isu reklamasi. Pemerintah harus lebih mengetatkan izin-izinnya. Mestinya reklamasi baru dianggap penting bila daerah sudah tidak punya lagi wilayah untuk PLN dan pelabuhan misalnya," kata Susi saat berdialog dengan nelayan di Pelabuhan Perikanan Inengo Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Sabtu (14/5).
Tak hanya mengganggu kehidupan biota laut, Susi menilai reklamasi akan menyulitkan nelayan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut dia, misi Kementerian Kelautan dan Perikanan bukan hanya soal kedaulatan perairan, tapi juga keberlanjutan potensi perikanan dalam negeri.
Selain menolak reklamasi, menteri ini juga melarang penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bom dan pukat harimau. "Kalau pemerintah ingin menjadikan laut sebagai masa depan bangsa, masa depan kita, maka harus dipastikan bahwa ikan tetap ada dan banyak untuk ditangkap," ujarnya.
Ke depan, lanjutnya, Kementerian yang dipimpinnya akan memberi syarat kepada pemerintah daerah yang ingin mendapatkan bantuan yakni komitmen melakukan keberlanjutan penangkapan ikan secara lestari, serta menjaga pantai dan bakau dari reklamasi.
Sebelumnya, kunjungan Susi ke Gorontalo untuk memberikan bantuan kepada kelompok nelayan binaan, dalam Program Coastal Community Development Project di daerah tersebut. Ia juga menyerahkan bantuan mesin pakan lengkap dan bahan baku pakan senilai Rp 100 juta, serta dana untuk pelatihan pemeliharaan alat tangkap ikan jaring (gillnet) sebanyak 30 orang senilai Rp 91 juta.
Bantuan lainnya adalah dana kegiatan penyuluh perikanan untuk 55 orang sebesar Rp376 juta, dan 50 paket masker dan snorkel kepada Komunitas Sadar Wisata Hiu Paus di Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango.
Ikuti Whatsapp Channel Republika