REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar disebut memiliki sejarah melekat money politic atau politik uang sepanjang perhelatan pemilihan ketua umum dari partai berlambang pohon beringin tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh pakar politik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatra Barat (Sumbar), Asrinaldi.
"Dalam pemilihan ketua umum yang sudah dilakukan sebelumnya, indikasi money politic itu sangat kuat sekali. Dan itu disadari sepepuhnya oleh panitia dan kader di daerah," kata dia saat dihubungi Republika, Sabtu (14/5).
Artinya, ia menegaskan, money politic merupakan bagian dari sejarah pemilihan ketua umum Partai Golkar. Menurutnya, apabila praktik tersebut tidak dikontrol, maka akan sulit dicegah dalam kegiatan pemilihan ketua umum yang akan datang.
Sebab, Asrinaldi menjabarkan, politik uang sudah menjadi semacam tradisi dalam pemilihan ketua umum di Partai Golkar.
"(Politik uang) memang itu seharusnya diakhiri, kalau ingin menjadikan Golkar sebagai partai modern," ujar dia.