REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro menilai peluang bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pilkada DKI Jakarta 2017 terbuka lebar.
Siti Zuhro mengatakan politik itu bersifat cair dan dinamis, meski secara nasional baik PDIP dan PKS berada dalam gerbong yang berbeda, namun hal itu tidak menutup peluang kedua Parpol tersebut berkoalisi di Pilkada DKI Jakarta.
"Kalau melihat dinamika tidak ada hal absolut (dalam politik) atau tidak mungkin. Mungkin saja lihat kecenderungannya," ujarnya.
Ia melanjutkan, memang PDIP saat ini belum menentukan arah untuk berkoalisi di Pilkada. Namun bukan tidak mungkin dengan penjajakan yang telah dilakukan, koalisi dengan PKS akan terjadi di waktu mendatang.
"Saat ini belum terlihat pasti apakah PDIP pasti berkoalisi dengan PKS atau tidak. Belum terlihat pengusungannya dan Penjajakannya. Walaupun ada Fit & Proper Test, belum bisa baca pasti," jelasnya.
Terlebih dalam penjaringan Cagub yang dilakukan di PDIP, ada nama kader PKS yang ikut yakni Muhammad Idrus. Ia pun menilai Idrus berpeluang untuk diusung jika PDIP dan PKS berkoalisi. Dan tentunya partai akan mempertimbangan kader-kader potensial untuk membawa kemenangan koalisi itu sendiri.
"Kelihatannya pastinya lihat kader partai yang menang. Pemenang koalisi harus diunggulkan. Kalau dari PKS yang paling sounding atau santer disebut dan benar-benar layak ya Muhamad Idrus. Termasuk, dia juga bisa berpeluang besar," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, PDIP dan PKS menggelar pertemuan membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 pada Rabu (11/5) kemarin.
"PDI Perjuangan dan PKS itu seperti Merah dan Putih. Kalau, misalnya, PDI Perjuangan dan PKS berkoalisi di Pilkada DKI, akan kuat untuk mengajak partai-partai lain," tutur Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi.
Sementara Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan hubungan antara PDI Perjuangan dan PKS selama ini sangat kondusif, khususnya melalui beberapa anggota dewan di DPRD DKI.
Meskipun demikian, Pras menjelaskan bahwa keputusan untuk berkoalisi dengan partai apapun untuk mengusung Cagub dan Cawagub di Pilkada DKI 2017, adalah sepenuhnya keputusan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, sebagaimana amanat dari Rakorda PDI Perjuangan DKI Jakarta beberapa bulan silam.
"Oleh karena itu, kami juga mendorong Pimpinan Pusat di PKS, untuk bersilaturahim dengan Ketua Umum Ibu Mega. Sama halnya dengan di PKS, keputusan untuk menentukan koalisi ada di tangan pimpinan pusat," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
