REPUBLIKA.CO.ID, SORONG – Dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Kabupaten Sorong, Papua Barat, terungkap adanya permasalahan imigrasi di lahan eks transmigrasi di daerah tersebut.
Hal itu dipaparkan Wakil Bupati Sorong, Suka Harjono kepada tim kerja yang diketuai Herman Khaeron yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR.
“Daerah sawah di sini masih berharap pada hujan, baru bisa jalan. Berharap ada sumber air dan untuk lahan ada pipanisasi juga,” kata Suka Harjono, beberapa waktu lalu.
Harjono menjelaskan daerah pertanian di Kabupaten Sorong memang masih berfokus di lahan eks transmigrasi. Meski desa-desa lainnya yang dihuni masyarakat asli Papua juga sedang mulai dikembangkan ke arah pertanian.
Padahal hasil pertanian, juga hasil peternakan, dari Kabupaten Sorong untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sorong Raya yaitu di Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Tak jarang Kabupaten Sorong disebut sebagai lumbung pangan Sorong Raya.
“Daging sapi semua ada di Kabupaten Sorong, termasuk unggas. Sayur mayor juga dari Kabupaten Sorong, jadi pemasar untuk masyarakat Sorong Raya. Di sini juga ada perkebunan kelapa sawit. Keberadaan sistem pengairan sangat penting,” ujarnya.
Direktur Pengelolaan Air Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Tunggul Imam Panudju, mengatakan pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk membangun irigasi seluas 2.500 hektar, enam unit embung dan alsintan kepada Pemkab Sorong.
Akan tetapi karena Kepala Dinas Pertanian Pemkab Sorong masih dijabat pelaksana tugas (Plt), bantuan anggaran dari pemerintah pusat belum sampai ke lapangan. Lagipula, ia menjelaskan, keberadaan irigasi merupakan salah satu syarat utama dalam cetak sawah.
“Karena syarat-syarat tersebut harus dipenuhi sebelum cetak sawah. Jadi saya tidak ingin dengar, cetak sawah tapi nggak ada irigasinya,” ujar Tunggul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
