Senin 25 Apr 2016 15:54 WIB

HNW: PKS akan Dalami Putusan Rapat Pimpinan DPR Soal Fahri Hamzah

Politisi Fahri Hamzah beraudiensi saat hadir dalam dialog kebangsaan di halaman depan Perpustakaan UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (22 /4). (Republika/Rakhmawaty La'lang)
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Politisi Fahri Hamzah beraudiensi saat hadir dalam dialog kebangsaan di halaman depan Perpustakaan UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (22 /4). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan partainya akan mendalami putusan rapat pimpinan DPR yang membentuk tim kajian terkait pergantian antarwaktu Fahri Hamzah di kursi Wakil Ketua DPR dan pemecatannya sebagai anggota DPR.

"Untuk putusan pimpinan DPR ini kami belum mendengar pertimbangannya. Tapi tentu akan dikaji dan akan dilakukan penyikapan oleh tim hukum PKS," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (25/4).

Hidayat mengatakan partainya belum tahu apa argumentasi pimpinan DPR menangggapi surat dari FPKS dan DPP PKS dan menunggu jawaban resmi pimpinan DPR. Dia menjelaskan, dalam kajian tim hukum PKS ada dua perkara dalam kasus Fahri, pertama soal pemecatan, dan kedua adalah penunjukan jabatan anggota Fraksi di DPR.

"Kalau untuk keanggotan dan itu melewati proses hukum, kami menghormati. Sedangkan terkait jabatan Wakil Ketua DPR, dalam tata tertib itu adalah penugasan dari Fraksi atau Partai karena sifatnya penunjukan, sehingga tidak terkait status hukum," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan Rapat Pimpinan DPR memutuskan membentuk Tim Kajian yang terdiri dari Biro Hukum Kesekjenan DPR terkait surat Fraksi PKS yang mengajukan pergantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR.

"Kami putuskan bentuk Tim Kajian oleh Biro Hukum yang akan bekerja selama tiga pekan dan hasilnya akan dibawa ke Rapim selanjutnya," katanya usai menghadiri Rapim DPR, di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (25/4).

Dia mengatakan kerja Tim Kajian itu dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Tata Tertib DPR, dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Menurut dia, keluaran dari kerja Tim tersebut adalah pendapat hukum terkait pengajuan surat Pergantian Antar Waktu dan pergantian Fahri Hamzah sebagai Pimpinan DPR oleh DPP PKS dan Fraksi PKS.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement