Sabtu 23 Apr 2016 17:17 WIB

PKS Dorong Semua Daerah Bentuk Perda Perlindungan Nelayan

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Achmad Syalaby
Ledia Hanifa Amalia
Foto: ist
Ledia Hanifa Amalia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Pekerja, Petani, Nelayan DPP PKS sekaligus Wakil Ketua DPR RI Ledia Hanifa mengatakan, para nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara memang mengeluhkan terjadinya reklamasi Teluk Jakarta.

"Mereka mengeluh, dari Blok Empang jika akan melaju mereka harus memutari Pulau G yang merupakan hasil reklamasi. Ini membuat solar yang digunakan semakin  bertambah," katanya di Jakarta, Sabtu, (23/4).

Selain itu, harga solar bersubsidi lebih mahal daripada  solar non subsidi. Ini terjadi karena tidak ada stasiun penampungan BBM yang mengatur harga.

Saat ini, para nelayan Muara Angke juga galau dan takut kalau mereka terkena reklamasi. Menanggapi hal itu, Ledia mengatakan, PKS menjadi salah satu pengusung Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,  Petambak Udang, dan Petani Garam yang baru disahkan.  

"Kami mendorong agar semua daerah membuat turunannya dalam bentuk Perda Perlindungan Nelayan. Dengan demikian, ada payung hukum dan pengaturan yang lebih berpihak pada nelayan," ujar Ledia.

Jajaran PKS menyambangi nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara, untuk melihat langsung kondisi masyarakat serta mendengar suara nelayan disana.Wakil Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Khoiruddin mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan tagline PKS yakni Berkhidmat untuk Rakyat.

"Makanya menyambangi para nelayan penting bagi kami, ini dilakukan untuk mendengar suara mereka," katanya, Sabtu (23/4). Saat berkunjung ke sana, ujar dia, ternyata apa yang selama ini diberitakan di media massa kalau sudah tak ada ikan di Muara Angke salah.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement