Secara keseluruhan terdapat 596 kepala keluarga yang harus pindah dari lokasi tersebut. Para warga yang terkena penggusuran tersebut ditampung di rusun Marunda dan Rawa Bebek.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penggusuran itu dilakukan sebagai upaya untuk menata kembali wilayah itu. Menurut dia, lokasi yang dibebaskan itu nantinya tata menjadi salah satu lokasi pendukung wisata bahari dan juga upaya mengubah wajah kota Jakarta menjadi lebih baik.
Namun demikian banyak kalangan yang menilai penertiban itu dilakukan dengan terburu-buru tanpa komunikasi yang memadai dengan warga masyarakat.
"Resistensi dari warga menunjukkan ada proses komunikasi yang buruk antara Pemkot Jakarta dengan warga. Pembongkaran itu kebijakan yang sangat sensitif, Pemkot Jakarta jangan sampai arogan dalam pendekatannya," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di gedung DPR/MPR/DPD beberapa waktu yang lalu.
Menurut Fadli Zon, harus dilihat apakah sudah ada tindakan yang adil yang diterima 4.929 jiwa atas penggusuran tersebut. Dia menilai, resistensi muncul karena ada ketidakadilan dan komunikasi yang buruk sehingga penggusuran jelas melukai hati rakyat.
"Jika ada rencana relokasi, lantas apakah lingkungan barunya mendukung? Sekolahnya, pekerjaannya? Jangan sampai memunculkan permasalahan lain yang lebih kompleks," ujarnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menilai, tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah menurunkan kemiskinan, kalau begini maka bisa jadi bukan menggusur kemiskinan tapi menggusur rakyat miskin.
Dia juga mengkritisi cara yang ditempuh Pemprov DKI Jakarta dalam pembongkaran yang dinilainga berlebihan dengan mengerahkan sebanyak 4.218 aparat.
"Cara cara yang ditempuh oleh Pemkot DKI Jakarta dalam pembongkaran juga berlebihan. Dengan mengerahkan 4.218 aparat gabungan, itu sangat berlebihan dan warga pasti terintimidasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
