REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar Theo L Sambuaga mengatakan sumbangan dana sebesar Rp20 miliar dari setiap calon ketua umum masih wacana dari panitia penyelenggara Munaslub.
"Itu ada usul dan wacana bahwa supaya diadakan kontribusi dari setiap calon ketua umum. Namun itu baru wacana, tetapi yang sudah kami sepakati bahwa prinsip ini dilaksanakan secara gotong royong," kata Theo usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (21/4).
Dia menjelaskan sumbangan gotong royong tersebut dimaksudkan untuk menyukseskan perhelatan Munaslub Partai Golkar yang rencananya diselenggarakan pada Mei mendatang. Dengan adanya sumbangan bersama tersebut, maka beban dan tanggung jawab pelaksanaan Munaslub tidak hanya ditanggung oleh calon ketua umum, melainkan seluruh kader Partai.
"Jadi, yang berkepentingan untuk suksesnya Munaslub ini adalah semua kader Golkar, sehingga stakeholder Partai Golkar ini bukan hanya calon ketua umum, tetapi juga DPP, panitia penyelenggara, dan seluruh kader di Indonesia," jelasnya.
Sementara itu, hingga Rabu (20/4), sumbangan gotong royong dari para kader Partai Golkar telah mencapai Rp250 juta yang diprakarsai oleh anak-anak muda partai itu. Pengumpulan dana itu bertujuan agar Munaslub yang digunakan sebagai media pemilihan ketua umum Golkar bersifat mandiri dan tidak didanai oleh pengusaha yang mempunyai kepentingan pribadi.
Theo menambahkan pelaksanaan Munaslub, yang tadinya dijadwalkan 17-19 Mei, ditunda menjadi 25-27 Mei 2016. Penundaan itu antara lain disebabkan karena menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo yang tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
"Penundaan tersebut karena menunggu Presiden Joko Widodo dapat hadir pada Munaslub Partai Golkar," katanya.
Penundaan tersebut juga disebabkan oleh belum adanya Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pengesahan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang diketuai oleh Aburizal Bakrie.
"Pak Aburizal mengajukan struktur kepengurusan DPP Partai Golkar gabungan antara hasil Munas Bali dan hasil Munas Jakarta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan surat keputusan pengesahan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika