REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menilai perlu ada perubahan undang-undang untuk memperbesar kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Hamdan mengatakan, selama ini peran Kompolnas sebatas membantu Presiden menentukan arah kebijakan Polri serta pengangkatan dan pemberhentian Polri.
"Masalah yang mendasar memang kewenangan. Melihat TAP MPR dan undang-undang kewenangan Kompolnas hanya melampirkan ke atas, kepada Presiden, bukan ke bawah," kata Hamdan di Jakarta, Rabu (20/4).
Dengan terbatasnya kewenangan ini, peran Kompolnas sebagai pengawas eksternal pun sulit dimunculkan. "Maka perlu diubah UU hingga posisi dan kewenangan Kompolnas lebih jelas dan menyentuh hal-hal yang substansif," kata dia.
Tapi perubahannya nanti juga dipengaruhi kemauan dari pihak Polri. Perubahan UU ini pun harus dirumuskan dengan hati-hati agar tidak terjadi diskresi di lapangan. "Inisiatif bisa dari DPR, bisa dari Presiden. Tapi karena tentang kepolisian pasti ada pertimbangan dari polisi. Mau 'enggak' polisinya," kata dia.
Struktur organisasi Kompolnas pun sebaiknya diubah, tidak lagi dipimpin rangkap oleh Menkopolhukam sebagai ketua dan Mendagri sebagai wakil ketua. Dia menilai hal itu penting agar Kompolnas lebih independen dan memiliki posisi yang penting.
"UU itu kan menentukan anggota Kompolnas terdiri dari tiga kelompok yakni rakyat, pemerintah, dan akademisi. Dari pemerintah tidak harus menteri, bisa dari masyarakat biasa tapi dikirim pemerintah," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika