REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan, jatah menteri dari PKB masih mungkin bisa bertambah jika terjadi reshuffle kabinet.

"Kalau dikurangi tidak mungkin, tetapi kalau ditambah mungkin. Karena kita cukup dekat dengan Presiden," kata Muhaimin seusai menghadiri sosialisasi empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) yang diselenggarakan DPC PKB Kabupaten Lombok Barat di Mataram, Selasa.

Muhaimin mengaku optimistis dan yakin kursi menteri dari partainya tidak akan berkurang. Justru bisa saja bertambah. Namun semua itu tergantung pada keputusan Presiden Joko Widodo. "Reshuffle itu hak Presiden, sepenuhnya bergantung Presiden," jelasnya.

Menurut Muhaimin, sebagai partai pendukung pemerintah, PKB akan selalu mendukung sikap dan kebijakan Presiden Joko Widodo. Karenanya, kalau ada pihak yang menginginkan jatah menteri asal PKB dikurangi, hal itu tidak akan mungkin terjadi.

"Bagi kami, itu bagian dari dinamika politik dan demokrasi. Karena (reshuffle) itu kewenangan Presiden dan kita dekat dengan Presiden," ujarnya didampingi Sekjen PBNU sekaligus anggota DPR RI Helmy Faisal Zaini dan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi.

Bagi Muhaimin, kalau pun ada yang ingin mengambil jatah menteri dari PKB, itu hanyalah isu yang dilemparkan oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan, pihaknya berpikir tidak pernah tersulut dengan isu tersebut.

"Tidak benar ada yang ingin mengambil jatah PKB di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal," katanya.

Baca juga, Presiden tak Perlu Diintervensi Terkait Reshuffle Kabinet.

Ikuti Whatsapp Channel Republika