REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan proyek reklamasi di sepanjang pantai utara Jakarta tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

"Jangan sampai gara-gara proyek reklamasi itu, kami harus mengeluarkan dana dari APBD. Malah jadinya APBD DKI Jakarta yang terbebani," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (18/4).

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku tidak ingin apabila seluruh fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada di pulau-pulau reklamasi nantinya menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui APBD DKI.

"Dengan adanya tambahan pulau-pulau reklamasi, artinya daratan DKI Jakarta juga akan semakin luas. Makanya, saya tidak mau kalau harus pakai APBD untuk merawat dan mengelola pulau-pulau itu," ujar Ahok.

Oleh karena itu, dia menuturkan pihaknya membebankan sebesar 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai kompensasi pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi tersebut.

"Karena nantinya dana itu lah yang akan digunakan untuk pengembangan masing-masing pulau. Kalau mau bangun pulau, ya silakan, tapi jangan sampai membebani APBD DKI," tutur Ahok.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan kompensasi dari pengembang tersebut akan dimanfaatkan untuk menyediakan hunian layak dan murah diatas pulau-pulau reklamasi.

"Bagi saya, izin tidak terlalu jadi masalah. Yang penting, kalau pengembang mau bangun pulau reklamasi, Jakarta dapat apa? Daratan kami nantinya akan semakin luas, kami tidak mau pulau-pulau reklamasi itu jadi beban APBD DKI lagi," ungkap Ahok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika