REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Munculnya wacana reshuffle Kabinet Kerja yang bakal dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dalam waktu dekat ini, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra memberi saran kepada Presiden Jokowi. Dia menyatakan, Jokowi sebaiknya membersihkan kabinet dari mereka yang namanya tercantum dalam Panama Papers.

"Mereka yang diduga kuat menyembunyikan harta kekayaannya di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak di dalam negeri, memang tidak pantas berada dalam kabinet,"‎ ujarnya menanggapi isu reshuffle Kabinet Kerja di Jakarta, Selasa (12/4).

Menurut Yusril, pembersihan itu sejalan dengan komitmen pemerintah yang ingin mengusut siapa saja warga negara Indonesia yang namanya tercantum dalam Panama Papers. "Di beberapa negara Eropa telah ada pejabat yang mengundurkan diri ketika namanya diumumkan ada di dalam Panama Papers," jelas mantan menteri hukum dan kehakiman itu.

Yusril mengatakan, pengusutan terhadap mereka yang namanya tercantum dalam Panama Papers seyogianya tidak berhenti pada nama yang tercantum, melainkan juga orang-orang yang menjadi kerabat dekat, yang diduga digunakan pejabat untuk menyembunyikan kekayaannya di luar negeri.

Yusril melanjutkan, skandal Panama Papers yang melibatkan begitu banyak WNI, apalagi yang pernah maupun sedang menjabat seharusnya menjadi perhatian Presiden Jokowi.  "Langkah ini sangat penting untuk menjaga wibawa kabinet dan menjaga wibawa Presiden Jokowi sendiri sebagai pemimpin negara yang jujur dan bersih dari perbuatan tercela."

Ikuti Whatsapp Channel Republika