Selasa 12 Apr 2016 11:15 WIB

M Qodari: Reshuffle Kali Ini Harus ke Tataran Teknis

Presiden Jokowi dan Wapres JK memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Senin (16/2).
Foto: Antara
Presiden Jokowi dan Wapres JK memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Senin (16/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--  Rencana perombakan kabinet atau reshuffle sepertinya sebentar lagi akan dilakukan.

Apa dan siapa saja yang perlu dirombak agar Kabinet Kerja yang diinginkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tercapai?

Direktur Eksekutif Indo Barometer  M. Qodari mengatakan, kalau melihat reshuffle jilid pertama, perubahan kabinet lebih banyak di tataran koordinasi daripada di tataran teknis. '

''Saat itu, ada tiga Menko yang berubah yakni Menko Polhukam, Menko Ekonomi dan Menko Kemaritiman. Dan hanya satu Menko yang tidak diganti, yaitu Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan,'' katanya di Jakarta, Selasa (14/11).

Menurutnya, ketiga Menko yang baru itu sudah menunjukkan kinerja yang baik. Publik pun bisa membedakan bagaimana kinerja ketiga menko tersebut di banding tiga menko sebelumnya.

“Pak Luhut misalnya, sudah tampil dengan performa yang baik di tengah-tengah kabinet maupun di depan publik ketika ada gejolak horisontal, Pak Rizal juga sudah tampil dengan sangat terbuka, semua orang bisa melihat apa yang sedang dikerjakan di banding Menko Maritim yang lalu, yang nampak lebih diam. Begitu juga halnya dengan Pak Darmin yang cukup berhasil dalam mengelola pasar,” kata Qodari.

 

Karena itu, lanjut Qodari, jika Presiden Jokowi hendak melakukan reshuffle  dalam waktu dekat ini, maka sebaiknya Presiden mereshuffle di kalangan menteri-menteri teknis saja.

“Yaitu menteri-menteri yang tidak menunjukkan kinerja baik dan tidak sesuai dengan Nawacita,” ungkapnya.

Namun demikian, keputusan reshuffle, kata Qodari,  memang merupakan hak prerogatif Presiden, hanya saja unsur politik nampak tak bisa dhindari. Karena itu, keputusannya juga bisa berubah setiap saat sebelum diumumkan.

Yang pasti, kata dia, banyak variabel yang memang menjadi pertimbangan kuat kenapa Presiden perlu melakukan reshuffle. Di antaranya karena sejak awal Kabinet Kerja memang belum menunjukan format ideal.

“Artinya apa yang diinginkan Presiden tetapi belum masuk dan yang tidak diinginkan malah masuk.  Baru kinerja Menko saja yang sudah cukup sesuai keinginan Presiden,” katanya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement