REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan reshuffle (perombakan kabinet) menjadi hak prerogatif Presiden RI Joko Widodo. Namun yang terpenting adalah Presiden harus mampu menunjuk menteri-menteri yang memiliki kemauan, integritas, dan kompensitas teruji.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan, Presiden harus membentuk kabinet yang baik sesuai janji kampanyenya dulu. "Jangan terlalu banyak diisi orang-orang partai politik," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/4).

Politikus Gerindra tersebut mengatakan untuk membuat kabinet yang baik, hendaknya diisi kalangan profesional sesuai dengan bidangnya. Hal ini diharap dapat mempercepat penyelesaian masalah bangsa yang ada. "Kalau tidak, khawatir masalah yang ada jadi lebih besar," kata Riza.

Saat ini reshuffle sudah diwacanakan. Jika dianggap penting, Riza mengimbau reshuffle tersebut agar disegerakan sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada.

Lain halnya dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Dia santai-santai saja menanggapi rencana Presiden tersebut. "Reshuffle atau tidak, itu haknya Presiden," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. 

Dia sendiri mengaku tak terlalu mengikuti nama-nama yang berkembang perihal reshuffle. Zulkifli pun meminta masyarakat mempercayakan soal reshuffle ke Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika