REPUBLIKA.CO.ID, ATAMBUA -- Kepala Staf TNI-AD (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menegaskan operasi militer terhadap kelompok Abu Sayyaf di Filipina, merupakan pilihan terakhir jika upaya negosiasi untuk membebaskan 10 WNI yang disandera itu mengalami jalan buntu.
"Berbagai langkah negosiasi sudah dilakukan untuk membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina itu. Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai maka langkah terakhir adalah dengan melakukan operasi militer," katanya kepada pers di Atambua, ibu kota Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Jumat (1/4).
Jenderal berbintang empat itu berada di perbatasan RI-Timor Leste sejak Rabu (30/3) untuk melihat dari dekat kondisi prajurit TNI yang bertugas di tapal batas negara, serta meninjau beberapa pos pengamanan dan akan meninjau pasukan di Pulau Ndana Rote. Pulau kecil yang terletak di wilayah paling selatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia itu merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Kabupaten Rote Ndao, NTT.
Pulau ini dijaga oleh prajurit TNI dari Yonif 743/PSY (pasukan organik milik Korem 161/Wirasakti Kupang) dan sebuah batalyon dari Marinir. KSAD tidak mau bicara lebih detail soal operasi militer dimaksud, karena Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmatyo telah menyampaikan semuanya kepada media di Indonesia soal upaya pembebasan terhadap 10 WNI yang disandera Abu Sayyaf.
"Panglima TNI sudah memberikan komentar dan telah memberikan gambaran kepada semua media di Indonesia, sehingga saya merasa, tidak perlu menjelaskan lagi. Saya pikir, kita sampai di sini saja," ujarnya.
Pemerintah Indonesia sendiri saat ini tengah berupaya untuk menyelamatkan ke 10 WNI yang di sandera oleh kelompok teroris Abu Sayaf di perairan Filipina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengupayakan pembebasan 10 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang sedang dalam sanderaan kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina.
"Untuk menangani kasus ini, saya terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait di Indonesia dan Filipina, termasuk di antaranya langsung berkomunikasi dengan Menlu Filipina," kata Menlu Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika