REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berencana menggelar Muktamar VIII untuk islah pada 8 hingga 11 April di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Muktamar untuk islah akan dihadiri seluruh pihak yang selama ini berbeda pendapat namun bersama-sama berada dalam kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII Bandung.
"Seluruh proses administrasi seperti surat menyurat Muktamar VIII untuk Islah ditandatangani oleh ketua umum Suryadharma Ali dan Sekjen M Romahurmuziy sebagai wujud terjadinya islah seutuhnya PPP," kata Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung Emron Pangkapi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (31/3).
Dalam konferensi pers itu hadir juga anggota Mahkamah Partai PPP dan sejumlah senior PPP, antara lain Bachtiar Chamsyah, Zain Badjeber, Asiyah Amini. Mahfudloh Aly Ubaid, Abdullah Syarwani serta pengurus harian PPP hasil Muktamar Bandung seperti Ermalena Muslim, Fernita Darwis, Mansyur Kardi, dan Safruddin Anhar.
Emron menuturkan, kepanitian muktamar pun diisi oleh kader yang sebelumnya terbagi dalam kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta. Jajaran pantia pengarah diketuai Suharso Monoarfa dengan wakil Zainut Tauhid. Sedangkan Panitia pelaksana diketuai Ermalena Muslim dengan wakil Ahmad Farial.
Peserta muktamar sebanyak 1.641 orang terdiri atas 379 orang dari DPP, 93 orang dari DPW, 1.169 orang dari DPC.
"DPW dan DPC ini turunan dari hasil Muktamar Bandung. Tidak ada DPW dan DPC baru," kata Emron.
Emron menegaskan, pelaksanaan muktamar islah merupakan hasil kesepakatan bersama kedua pihak yang bertikai setelah melakukan sedikitnya 25 kali pertemuan, tiga pertemuan di antaranya dilakukan di ruang kerja Menteri Hukum dan HAM.
"DPP PPP menyampaikan terima kasih setulusnya kepada pemerintah yang sempat memfasilitasi beberapa kali pertemuan islah," kata Emron.
DPP PPP berencana menemui Presiden Joko Widodo untuk beraudiensi sekaligus mengundang Kepala Negara membuka muktamar islah itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
