REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan membangun 100 kapal kenavigasian dan 100 kapal untuk Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP).
"Seratus kapal (kenavigasian) lagi. Dan seratus kapal untuk penjagaan laut dan pantai," kata Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Umar Haris dalam peletakan lunas/keel laying pembangunan 2 kapal kelas I kenavigasian di sebuah perusahaan galangan kapal di Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu.
Umar Haris mengatakan, pembangunan 200 kapal tersebut merupakan bagian dari upaya Dirjen Hubla untuk melaksanakan fungsinya dalam meningkatkan keselamatan pelayaran sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan menjalankan fungsi perlindungan lingkungan maritim baik di laut maupun pantai.
Fungsi keselamatan pelayaran, menurut dia, dilakukan kapal kenavigasian sebagai instrumen atau bagian dari keselamatan pelayaran.
"Untuk menentukan apakah perairan itu selamat atau tidak untuk pelayaran, maka ada rambu-rambu navigasi, rambu itu tertata benar dibantu dengan kapal navigasi itu," katanya.
Pembangunan kapal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menambah armada. Kapal-kapal banyak yang tua dan penambahan kapal navigasi secara optimal di seluruh perairan adalah dalam rangka keselamatan pelayaran.
"Tidak akan ada konsep tol laut untuk kelancaran angkutan orang dan barang dari kawasan barat sampai timur, tanpa kapal navigasi. Kenavigasian untuk keselamatan dan merupakan bagian dari sistem pelayaran yang tidak terpisahkan," tuturnya.
Ditjen Hubla pada 2015 juga telah membangun 15 kapal kenavigasian, terdiri atas lima unit kapal induk perambuan, lima kapal pengamat perambuan dan lima unit kapal kelas I kenavigasian.
"Termasuk dua kapal yang hari ini kita letakkan lunasnya. Satu unit akan kita tempatkan di Distrik Kenavigasian Tanjungpinang, satu unit lagi di Distrik Kenavigasian Kelas II Semarang," katanya.
Peletakan lunas atau "keel laying kedua kapal tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kontrak tahap dua paket B pada 23 Desember 2015, antara Satker Kenavigasian dengan perusahaan pemenang kontrak, PT Multi Ocean Shipyard (MOS) Karimun.
"Dua kapal ini dibangun dengan dana APBN sekitar Rp247 miliar dikerjakan selama 660 hari. Saya berharap pengerjaannya harus sesuai spesifikasi dalam kontrak. Sekali lagi, mohon maaf, tidak diakal-akali, karena pembangunannya pakai uang rakyat untuk kesejahteraan rakyat," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Karimun Aunur Rafiq menyambut baik pembangunan dua kapal kenavigasian itu dilakukan perusahaan galangan kapal di Karimun.
"Tentu berdampak positif bagi industri perkapalan di Karimun, dan kesempatan bekerja bagi tenaga kerja lokal," kata Aunur Rafiq.
Turut serta dalam peletakan lunas dua kapal kenavigasian tersebut Direktorat Kenavigasian, Direktorat KPLP, para pejabat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Karimun, dan manajemen PT MOS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
