REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Hanura membuka pendaftaran untuk menjadi bakal calon kepala daerah untuk Pilkada tahun 2017.

Ketua Tim Pilkada Pusat (TPP) Partai Hanura, Erik Satriya Wardhana menegaskan, dalam pendaftaran ini bakal calon kepala daerah tidak dibebankan mahar apapun.

Erik mengatakan Hanura hanya membebankan biaya pendaftaran dan biaya survei elektabilitas pada bakal calon kepala daerah. "Kita tidak ada mahar, yang ada hanya biaya pendaftaran dan survei," ujar Erik saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/3).

Namun, Erik enggan membeberkan besaran biaya pendaftaran dan survei yang akan dibebankan pada bakal calon kepala daerah. Besaran biaya tersebut masih akan dibahas dalam rapat koordinasi soal pilkada DPP Partai Hanura.

Erik juga menyebut, partai akan memberikan sanksi pada pihak-pihak yang memungut biaya politik atau mahar selain biaya pendaftaran dan survei.  Dalam membuka pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah di pilkada serentak nanti, Hanura membuka kesempatan seluas-luasnya pada seluruh masyarakat.

Di pilkada kali ini, kata Erik, Hanura akan lebih spesifik untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait bakal calon yang akan diusungnya. Untuk itu, Hanura akan melakukan survei secara mandiri tanpa menggunakan lembaga survei yang sudah ada.

Hasil dari survei mandiri inilah yang akan digunakan sebagai acuan penentuan dukungan untuk calon kepala daerah. "Hasil survei mandiri akan menjadi patokan utama dalam menetapkan calon," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika