REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Nelayan di Pantai Santolo, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, mengeluh karena harga jual ikan rendah. Penyebab rendahnya harga jual ikan karena tidak ada kegiatan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan (TPI). Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Garut pun ingin menghidupkan TPI melalui koperasi.

Sekretaris HNSI Kabupaten Garut Lukman Nur Hakim mengatakan, ada empat permasalahan yang dihadapi nelayan di pesisir selatan Garut, di antaranya, TPI tidak berfungsi, tidak ada koperasi, tidak ada asuransi nelayan, dan minimnya sarana dan prasarana di sektor kelautan. Menurutnya, untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi para nelayan, HNSI sedang membentuk koperasi.

“Setelah koperasi ini berjalan, TPI dihidupkan kembali sebab sekarang ada empat TPI di Garut, tapi semuanya tidak berjalan,” kata Lukman kepada Republika.co.id, Selasa (29/3).

Dengan adanya koperasi nelayan dan TPI yang hidup kembali, nelayan bisa bersaing dengan tengkulak ikan. Sebab, banyak tengkulak merajalela. 

Seorang nelayan di Pantai Santolo, Asep Suhendar (46 tahun), mengatakan, memang ada pangkalan pendaratan ikan (PPI), tapi tidak ada kegiatan pelelangan ikan di sana. Menurutnya, ketiadaan kegiatan lelang ikan membuat nelayan rugi. Sebab, harga jual ikan menjadi rendah. “Harga tidak menentu dan di bawah standar,” ujar Asep.

Data produksi ikan pun tidak bisa diketahui karena tidak ada proses lelang di PPI ataupun TPI. Dikatakan Asep, nelayan sangat berharap pemerintah setempat bisa kembali mengaktifkan PPI Cilauteureun. Sebab, sudah belasan tahun tidak ada kegiatan lelang ikan di PPI tersebut.

Kepala UPTD PPI Cilauteureun Slamet Riadi menambahkan, saat ini jual beli ikan langsung antara nelayan dan bakul tanpa melalui PPI. Dulu, PPI dikelola oleh koperasi. Namun, setelah tidak ada koperasi, kegiatan lelang pun tidak ada.

Melihat kondisi nelayan di pesisir Garut menghadapi banyak masalah, HNSI saat ini tengah berusaha membuat koperasi dan ingin menghidupkan kembali TPI. Para nelayan yang jumlahnya ribuan orang berharap mendapatkan respons dari pemerintah setempat ataupun provinsi dan pusat. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika