REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengancam tidak akan mencairkan gaji kepala desa hingga ketua Rukun Tetangga (RT) pada awal April ini.  Ancaman tersebut akan dilaksanakan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi jika tugas-tugas pokok mereka dalam melaksanakan kebijakan bupati tidak dilaksanakan. Seperti melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban (K3), pemasangan neon, tong sampah hingga beras perelek.

"Awal April ini gaji kades dan RT turun. Di rapel selama empat bulan jadi totalnya ada Rp 108 miliar. Tapi saya akan tahan gaji Kades dan RT jika mereka tidak laksanakan tugas-tugas kemasyarakatan," ujar Dedi di Desa Margasari Kecamatan Pasawahan, Selasa (29/3). 

Ia menugaskan para camat untuk melakukan verifikasi terhadap para kades dan ketua RT yang benar-benar melakukan tugasnya. "Nanti tugas para camat yang lakukan verifikasi. Kades hingga RT ini lakukan tugasnya dengan baik atau tidak," ujar Dedi.

Ia menegaskan tugas kemasyarakatan tidak hanya tugasnya kepala daerah. Dedi menjelaskan peran kades hingga RT sangat penting dalam mewujudkan cita-cita Purwakarta Istimewa.  "Kalau saya sendirian yang lakukan tugas kemasyarakatan mana bisa, semuanya harus integral, harus satu padu entah itu saya sebagai bupati, kepala dinas, camat, hingga RT," ujar dia.

(Baca Juga: Bupati Purwakarta Damprat Kepala Desa, Ada Apa ya?)

Tahun ini, kades mendapat penghasilan Rp 4 juta, ketua RT mendapat honor Rp 600 ribu dan ketua RW sebesar Rp 700 ribu. Dedi mengatakan, para kades awal April ini mendapat rapel honor Rp 16 juta. Ketua RT sebesar Rp 2,4 juta dan ketua RW sebesar 2,8 juta. "Tahun ini saya naikkan gaji mereka supaya mereka bisa bekerja dengan baik," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika