REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPR RI mendesak pemerintah segera mengeluarkan peraturan terkait transportasi berbasis aplikasi daring (online) sehingga tidak hanya harus menunggu revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
"Bisa membuat peraturan menteri, peraturan pemerintah, dan peraturan gubernur sehingga tidak harus menunggu regulasi (UU Nomor 22 Tahun 2009) direvisi," kata anggota FPDIP Sadarestuwati di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (23/3).
Sadarestuwati melanjutkan, apabila UU Nomor 22 Tahun 2009 harus segera direvisi, berbagai pihak harus duduk bersama membuat drafnya. Namun, menurut dia, saat ini bukan hal itu yang harus dilakukan, tapi membuat peraturan turunannya.
"Kalau perlu menteri keluarkan permen soal transportasi online sehingga prinsip keadilan harus dikedepankan," ujarnya.
Anggota Komisi V DPR itu mengakui bahwa dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 belum diatur mengenai transportasi berbasis aplikasi, padahal perkembangan zaman pertumbuhan transportasi itu semakin cepat.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa menghentikan perkembangan teknologi, tapi yang dilakukan adalah perubahan peraturan yang ada dan menyesuaikan dengan perubahan teknologi.
"Karena itu, bukan hanya Kemenhub, namun juga Kemenkominfo harus duduk bersama untuk mencari solusi bersama," katanya lagi.
Sementara, anggota Komisi II DPR dari FPDIP Diah Pitaloka mengatakan, butuh respons cepat pemerintah tentang tata kelola transportasi yang sudah menimbulkan gangguan di luar sosial karena memunculkan resistensi. Dia meminta pemerintah mengambil kebijakan tentang pengaturan itu sambil revisi UU Lalu Lintas berjalan, misalnya, membuat permen dan peraturan pemerintah.
"Jangan hanya jadi wacana yang menjadi perbincangan di media karena masalahnya ril," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
